8 Film Besar Sejarah Indonesia Yang Haram Beredar Karena Dikecam Berbagai Pihak

Merunut ke belakang, ada sederet film Indonesia bertema sejarah yang sempat menuai kontroversi. Bahkan, ada yang sampai dilarang edar oleh pemerintah Indonesia.

Alasannya, sebagian besar termaktub dalam legislasi yang memayungi berdirinya LSF (Lembaga Sensor Film). Film-film itu menyinggung empat hal utama penyensoran: agama, ideologi dan politik, sosial budaya, serta ketertiban umum.

Namun, tak ada salahnya belajar dari masa lalu. Mengutip dari berbagai sumber, berikut setidaknya tujuh film besar yang pernah diharamkan untuk beredar di Indonesia. Sebagian karya anak negeri sendiri. Ada juga beberapa hasil potret sutradara asing terhadap negeri ini.

Soekarno: Indonesia Merdeka (2013)
Sutradara Hanung Bramantyo, yang membesut film Soekarno: Indonesia Merdeka tak salah memilih aktor muda Ario Bayu. Ia tampil meyakinkan sebagai Soekarno, dan berhasil menghadirkan kembali sosok si Bung yang garang di podium ketika berpidato.

“Ario tekun sekali mendalami karakter Bung Karno. Makin lama kami syuting, dia makin menjadi,” ujar Indra Kobutz, asisten sutradara di film itu. Ario memang aktor watak yang sedang go international. Namanya mulai dikenal di Amerika dan Australia.

Dalam adegan film itu, misalnya, Ario berhasil mendidihkan darah nasionalisme penontonnya. Seakan ada Soekarno yang menjelma dalam tubuh Ario. Kewibawaannya, ekspresinya, suaranya. Bahkan caranya mengacungkan tangan. Serupa Soekarno, ia seakan mampu menyihir massa.

Sayang, di tengah proses pascaproduksi, film itu menuai kontroversi. Adalah Rachmawati Soekarnoputri, putri Bung Karno sendiri, yang melayangkan somasi atas film itu.

Padahal mulanya, Rachmawati akur dengan Raam Pundjabi, bos Multivision Plus yang menjadi produser film Soekarno: Indonesia Merdeka. Mereka membuat perjanjian untuk bekerja sama. Rachmawati bahkan membentuk tim khusus untuk ‘mengawasi’ produksi film itu.

“Ini masuk akal, karena sejauh mana gesture Soekarno kan belum ada yang pernah ketemu,” ujar Rachma. Hanung boleh jadi sutradara. Namun Rachma adalah keluarga, lingkup terdekat. Bahkan putrinya sendiri. Ia yang paling tahu sosok ayahnya, dibanding ribuan referensi lainnya.

Di luar dugaan, kerja sama Rachma dan Multivision Plus gugur. Rachma merasa ada poin-poin perjanjian yang disalahi. Menurutnya, Soekarno yang ditampilkan dalam film itu tak sesuai fakta. Baik dari segi penokohan maupun alur cerita.

Rachma tak setuju soal gambaran sosok Soekarno memandang wanita. Ia juga tak sepaham soal pemeran utama. Menurutnya, Ario hanyalah anak muda yang lebih banyak tinggal di luar negeri sehingga tak memahami sejarah bangsanya sendiri. Ia bahkan tak kenal siapa Soekarno.

Meski begitu, produksi film terus berjalan. Hanung sebagai sutradara, merasa telah menjalani semua sesuai prosedur. Lagipula, ia orang kreatif. Punya kepentingan berbeda dalam filmnya.

Ia pernah menyebutkan, film memang harus sedikit ‘lebay’. “Bu Rachma mungkin melihat realitas. Tapi masyarakat melihat image yang besar. Buat saya, sosok Ario Bayu mewakili itu,” ucapnya di tengah syuting terakhir film Soekarno: Indonesia Merdeka.

Belakangan, melalui akun Twitter pribadinya Hanung melontarkan fakta-fakta yang ia temui dalam referensi soal Soekarno. Di antaranya, melalui buku Penyambung Lidah Rakyat tulisan Cindy Adams.

Namun, konflik masih meruncing. Rachmawati mengembalikan uang Rp200 juta kepada Mutivision Plus. Ia bahkan disebut-sebut akan melaporkan Hanung ke pihak berwajib karena telah mencemarkan nama baiknya. Sayang sekali, film besar itu harus diiringi konflik-konflik internal, walaupun akhirnya film ini berhasil rilils tanggal 11 Desember 2013 kemarin.

The Act of Killing (2012)


Masih ingat film G30S/PKI versi pemerintah yang dulu selalu diputar setiap 30 September? Film itu dibuat untuk mengingatkan Indonesia soal kekejaman PKI karena telah membunuh tujuh jenderal dan merencanakan kudeta. Usai doktrinasi selama bertahun-tahun, akhirnya film itu dilarang.

Tahun 2012, Joshua Oppenheimer kemudian membuat film dokumenter bertema sama. Namun, sudut pandangnya berbeda. Ia justru menampilkan orang-orang tak berdosa yang menjadi korban pembantaian 1965-1966.

Joshua mengumpulkan data sejak 2005 sampai 2011. Film itu mengambil latar di Medan, Sumatera Utara. Adalah Anwar Kongo, seorang pemimpin gerakan pembunuh terkuat di Medan yang awalnya hanyanya calo tiket. Dalam film itu, ia membawa Joshua kembali ke masa lalunya yang kelam.

Anwar mengajaknya mendatangi tempat ia dan kawan-kawannya melakukan pembantaian. Ia juga mempraktekkan bagaimana dirinya membunuh korbannya yang berjumlah sampai ribuan orang. Kini, Anwar menjadi bagian dari organisasi Pemuda Pancasila.

Skandal pembunuhan terbesar di Indonesia itu tentu mengejutkan banyak pihak. Film yang merupakan proyek dari University of Westminster itu mendapat sanjungan di mana-mana. Tak hanya karena ia mampu membongkar sebuah skandal negara, tetapi juga ceritanya yang begitu kuat.

Sayang, berbagai penghargaan dari seluruh penjuru dunia itu tak mempan bagi tanah kelahiran sang film sendiri, Indonesia. Film ini jelas terlarang, atas nama kemanusiaan. Meski begitu, tercatat The Act of Killing sudah ratusan kali diputar secara ilegal di negeri Zamrud Khatulistiwa ini.

Balibo (2009)


Ini memang film Australia. Namun konfliknya sangat dekat dengan Indonesia. Balibo mengisahkan 'Balibo Five', tragedi terbunuhnya lima wartawan yang meliput invasi Indonesia ke Timor Timur tahun 1975. Itu kisah nyata, yang terekam dalam buku Cover-Up tulisan Jill Jolliffe.

Gambaran konflik Timor Timur terekam jelas, sampai tokoh Ramos Horta yang diperankan Oscar Isaac. Film ini disutradarai Robert Connolly. Produksi film ini dimulai sejak 31 Juli 2008 di Dili, Timor Leste. Saat itu Timor Timur sudah bukan bagian dari Indonesia.

Film ini sampai melibatkan petugas PBB untuk mengamankan lokasi. Sayang, produksi besar itu justru tak dikehendaki di Indonesia. Film itu dilarang oleh LSF. Tidak ada alasan yang jelas.

Pelarangan pertama terjadi sesaat sebelum film itu diputra di Blitz Megaplex Grand Indonesia, Jakarta, akhir tahun 2009. Ratusan undangan sudah hadir dan siap menonton. Menjelang pukul tujuh malam, Ketua JFCC (Jakarta Foreign Correspondents Club) mengumumkan ultimatum larangan.

Meski begitu, Balibo sudah sempat beredar sebagai DVD bajakan. Kelompok-kelompok masyarakat yang penasaran memburu dan menontonnya. Semua lantas mafhum, larangan LSF mungkin untuk menutupi fakta kekejaman tentara Indonesia di Timor Timur kala itu.

Walau di Indonesia dilarang, Balibo telah diputar di beberapa negara. Pertama kali, ia diputar di Melbourne International Film Festival, 24 Juli 2009. Acara itu dihadiri oleh Ramos Horta dan keluarga jurnalis yang terbunuh tahun 1975.

“Sekarang Indonesia sudah lebih baik. Demokrasi di Indonesia hari ini bahkan sangat inspiratif bagi kawasan Asia Tenggara,” ujar Ramos.

Merdeka 17805 (2001)


Bagaimana cerita kemerdekaan Indonesia versi Jepang? Jawabannya ada di film ini. Merdeka 17805 merupakan kolaborasi rumah produksi Indonesia dan Jepang. Ia diangkat dari kisah nyata, tentang perjuangan personel tentara kekaisaran Jepang yang ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia.

Ya, dari kedatangan Jepang di perairan Indonesia pada 1942, ternyata ada sekelompok tentara yang hatinya terpanggil untuk membantu masyarakat pribumi membebaskan diri dari penjajahan. Ia lah Takeo Shimazaki, seorang kapten tentara Jepang yang memimpin operasi menyusup ke sebuah desa kecil di pelosok negeri.

Tak dinyana, kedatangan Shimazaki disambut gegap gempita. Seorang nenek bahkan mencium kakinya sambil menceritakan Ramalan Jayabaya, tentang bangsa berkulit kuning yang akan membebaskan masyarakat Jawa dari penderitaan panjang.

Hatinya terenyuh. Tekadnya bulat sejak itu. Apalagi, ia kemudian akrab dengan beberapa pribumi.

Adegan mencium kaki itulah yang menuai kontroversi. Adegan itu diminta dihapus. Peredaran film pun tak bisa massif karena alasan politik. Padahal, film ini juga melibatkan beberapa pemain Indonesia, seperti Lola Amaria, Aulia Achsan, dan Fajar Umbara.

Hasil penjualan tiket film ini di seluruh dunia memang lumayan, 550 juta yen. Namun, jumlah itu kalah jauh dibanding film lain yang mencapai miliaran yen. Ia tak bisa disebut film laris.

Petualang-petualang (1978)


Sarah (Christine Hakim) tidak mencintai suaminya kendatipun apapun yang dimintanya dituruti Franky (Cok Simbara) pejaka yang menjadi idaman hatinya. Selain Sarah mencintai Franky di lain pihak kehadiran Sarah dalam kehidupan Franky merupakan cambuk untuk menemukan kebahagian, ketenangan, sensasi dan prestasi. Kebobrokan pun terjadi lebih total dalam tubuh perusahaan besar itu, karena para tokoh pengelolanya saling berbuat untuk kepentingan sendiri. Mereka adalah koruptor-koruptor. Kehadiran tokoh muda Julius ( Charly Sahetapi) yang berambisi membongkar segala bentuk kecurangan, membuat keadaan menjadi panas. Dan berakhir dengan pupusnya harapan dan insane Sarah dan Franky.

Petualang-Petualang adalah film Indonesia yang dirilis pada tahun 1977 yang disutradarai oleh Arifin C. Noer dan dibintangi oleh Christine Hakim dan Cok Simbara. Dan juga Arifin sendiri yang bertindak sebagai Director of photofraphynya. Film ini berkisah tentang korupsi besar-besaran, dari korupsi uang, waktu, hingga korupsi moral. "Hanya anjing saja yang tidak korupsi di film ini," ucap Jajang C. Noer, istri mendiang Arifin.

Film ini tertahan di Badan Sensor selama enam tahun. Film berjudul asli Koruptor-Koruptor ini lolos setelah dipotong tak kurang dari 319 meter, atau sekitar 20 menit. Judul pun harus diganti. Upaya mematikan semua tokoh dalam adegan terakhir juga atas inisiatif Badan Sensor. Saking parahnya pemotongan, kata "Tamat" sampai harus diukir di atas seluloid dengan menggunakan paku. "Ceritanya kacau, editing kacau. Seperti film misbar," kata Jajang Pamuntjak, istri sutradara Arifin C. Noer.

Max Havelaar (1976)


Ini film garapan Indonesia dan Belanda. Kisahnya diangkat dari novel Max Havelaar tulisan Multatuli. Nama ini memang kondang di Indonesia. Ia merupakan seorang Belanda yang peduli pada rakyat pribumi. Ia diangkat menjadi asisten Residen Lebak pada zaman penjajahan.

Lantas ia harus menghadapi korupsi. Bukan hanya dilakukan oleh bangsanya, melainkan juga oleh masyarakat lokal yang dipercaya Belanda. Ironis. Mereka meraup upeti dari rakyatnya sendiri, dan menjilat pada penjajah. Nuraninya terketuk.

Sayang, perjuangan Max Havelaar (diperankan Peter Faber) tak mampu melawan kejamnya sistem. Ia akhirnya dipecat, dan dipulangkan ke Belanda.

Dari awal pembuatan, film ini sudah menuai kontroversi. Penyelesaiannya memakan waktu tiga tahun. Sepuluh tahun, ia sempat tertahan di BSF (Badan Sensor Film). Akhirnya, Max Havelaar tayang di zaman Orde Baru. Sekejap kemudian, ia ditarik kembali.

Pembuatan film yang disutradarai Fons Rademakers ini juga melibatkan artis-artis Indonesia. Di antaranya, Rima Melati, Harry Lantho, Nenny Zulaeni, dan Maruli Sitompul. Kini, film ini hanya diputar di beberapa komunitas idealis.

Romusha (1972)


Film ini juga mengisahkan masa penjajahan Indonesia. Bedanya, Romusha memilih latar saat Jepang menjadi penguasa. Jika film ini ditonton masyarakat sekarang, mungkin akan membuat darah mendidih. Pasalnya, Romusha mempertontonkan dengan jelas kekejaman tentara Jepang.Pada 1943 dan 1944, Jepang mulai terkepung. Mereka mengumpulkan pemuda pribumi untuk membangun markas pertahanan di bawah tanah. Dengan janji muluk, pemuda desa ditampung dalam wadah yang disebut romusha, yang artinya sukarelawan. Nyatanya, bertolak belakang dengan janji, mereka dipekerjakan di tempat tandus dan diperlakukan seperti budak.

Berbulan kemudian, muncul Rota (Rofi'i Prabancana), pemuda pemberani dan tak segan melawan mandor atau tentara Jepang yang kejam. Suatu hari Rota membunuh mandor yang telah menyiksa romusha tua. Ia ditahan dan disiksa. Namun penyiksaan itu baginya adalah konsekuensi dari keberanian. Simpati datang bukan hanya dari kalangan Fujingkay -sekelompok wanita yang menyerahkan diri kepada Jepang - tapi juga muncul dari Tuan Akiro Kobayoshi (Hamid Arief), komandan tertinggi kamp penyiksaan.

Nari (Alice Iskak), Fujingkay yang suka mengantar makanan, diam-diam kepada Rota menyatakan seluruh temannya mendukung perjuangan Rota. Dalam suatu perayaan tradisional Jepang, Rota ditunjuk terjun di arena gulat melawan tentara Jepang. Rota menang. Kemenangan itu membawa dampak pada penyiksaan seluruh romusha oleh serdadu Jepang. Penyiksaan itu tanpa sepengetahuan Akiro.

Kemarahan para romusha pun tak tertahankan. Akiro turun tangan. Di bawah todongan senjata Nari, Akiro meminta tentara menyerah dan bersedia bekerja sama dengan para romusha. Akiro kemudian melakukan kehormatan tertinggi: harakiri.

Film sutradara Herman Nagara ini dilarang edar dengan alasan kekhawatiran mengganggu stabilitas hubungan Indonesia-Jepang. Tak pernah ada protes memang. Namun produser film, Julies Rofi’ie mengaku pernah mendapat keluhan keberatan dari Kedutaan Jepang.

Tak sampai menimbulkan konflik, jalan damai ditempuh. Produser meminta ganti rugi seluruh biaya produksi film yang batal edar itu, beserta bunganya. Sejarah Indonesia pun tak pernah mencatat film ini tayang di bioskop.

Pagar Kawat Berduri (1961)


Film ini sebenarnya bercerita tentang apa arti/makna dari perjuangan, baik dari sisi pejuang Indonesia yang tertawan Belanda ini, dari situ kita bisa melihat karakter dan artri/tujuan mereka berjuang, bahkan arti dari juru rawat perang yang ditawan juga bagi nilai-nilai kepahlawanannya. Dan di film ini juga diberitahukan arti perjuangan/makna dari Belanda terhadap menjajah Indonesia. Satu kolonel berpendapat dengan kasih sayang, yang satunya beranggapan lain adalah karena karet, minyak, kopi dan uang (imperialisme/kapitalisme), bahkan dialog mereka menarik ketika salah satu kolonel itu bilang, saya benci terhadap pejuang Indonesia, kalau mereka mati, mereka akan dianggap sebagai pahlawan, dan akan dikenang banyak orang. Tetapi kalau saya mati, saya tidak dianggap pahlawan dan orang akan membenci karena saya dibayar oleh orang (Ratu/Jendral) yang menginginkan harta di Indonesia (Imperialisme/kapitalisme).

Dalam sebuah kamp Belanda di masa revolusi fisik terdapat sejumlah pejuang yang ditawan. Hampir semua berusaha lari, tapi tidak mudah. Sementara yang lain mencoba mencari jalan untuk meloloskan diri, Parman (Sukarno M. Noor) justru bersahabat dengan Koenen (B. Ijzerdraat), salah seorang perwira Belanda. Parman mendekati Koenen dengan maksud mencari informasi. Parman mendapat informasi bahwa Herman dan Toto akan dibunuh. Mereka kemudian dibekali catut untuk memotong kawat berduri. Herman lolos, namun Toto tertembak. Kemudian Parman di jemput, sebab dialah yang mendalangi pelarian itu. Tahulah para pejuang, bahwa Parman ternyata bukanlah seorang pengkhianat.


Bukan film perang murni. Melainkan drama di sebuah kamp tawanan Belanda yang isinya pejuang republik. Di sini diperlihatkan ada seorang Belanda yang simpatik (Serma Kunen). Ada pula plot pelarian yang dirancang tawanan dan bagaimana heroisme tetap bergelora meski badan telah terpenjara. Saat beredar di tahun ’60-an, film ini dikritik habis oleh PKI karena dianggap menganjurkan pandangan humanisme universal.

Film Pagar Kawat Berduri karya Asrul Sani harus ditolak karena Sutan Takdir Alisjahbana. Bung Karno diminta menjadi ‘juri’. Bung Karno menonton dan berpendapat film Asrul Sani tidak ada masalah.


Ketika dunia film dipecah belah kalangan ‘kiri’, Sukarno M Noor bersama Usmar Ismail, Nisbach, Asrul Sani, bergabung dengan Lembaga Seniman dan Budayawan Muslim Indonesia (Lesbumi), untuk menentang kegiatan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) PKI.

Pada 1965, pengganyangan terhadap film-film Barat khususnya AS makin menjadi-jadi dengan terbentuknya Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS). Tidak tanggung-tanggung kalangan kiri ini kemudian membakar gedung pusat distribusi film Amerika yang sekarang ini letaknya di samping Bina Graha di ujung Jalan Veteran IV. Kala itu, gedung masih sederhana dan hanya satu tingkat. PAPFIAS kemudian bukan hanya melarang film-film AS, tapi juga film antek-anteknya, semua film negara Barat. Kala itu, film Italia dan Inggris juga digemari masyarakat.

Untuk membantu bioskop dari kekosongan penonton, masuklah film RR Cina, Rusia, Polandia, dan negeri-negeri komunis atau sosialis lainnya. Akibatnya bioskop-bioskop sebagian besar mati dan menjadi gudang. Karena masyarakat tidak senang menonton film-film dari negara komunis/sosialis yang isinya penuh propaganda.


Film ini menarik bukan saja karena konfrontasi imperialisme dan nasionalisme yang dimenangkan oleh yang terakhir. Film ini juga menarik karena konflik watak kalangan kaum republik yang berada dalam tahanan Belanda. Dan konflik ini digarap dengan baik oleh Asrul. Kita boleh menafsirkan bahwa konflik diantara para pejuang tersebut adalah sample dari konflik-konflik yang hidup di kalangan para republiken umumnya pada masa itu. Dan konflik-konflik itulah yang kemudian hari setelah pengakuan kedaulatan berkembang menjadi perpecahan di kalangan para pejuang.

Secara sinematography film ini terbaik di antara kisah-kisah revolusi lainnya. Pemain, kerja kamera, lampu maupun penata artistik semua tampil dengan baik menciptakan suasana yang mendukung cerita. Mungkin terlalu berlebihan, tapi banyak yang bilang film ini adalah film terbaiknya Asrul.

Film ini lebih menarik lagi atas reaksi pers komunis dan golongan kiri, karena ditayangkan pada tahun 1963 saai itu adalah periode tatkala pers komunis amat gencar menyerang lawan politiknya terutama dalam bidang budaya.

Sedangkan mereka dengan hati terbuka menonton film ini bahwa yang pahlawan bukan Kunen, melainkan Mayor Chairul. Kunen justru korban tragis dari kebodohannya mempercayai tugasnya di Indonesia sebagai missi suci. Tragisnya pula kesadarannya tentang penipuan atas dirinya oleh imperialisme justru datang dari mulut Letnan De Groot atasanya sendiri. Patriotisme pejuang justru di junjung tinggi oleh Asrul.

Film ini juga di tonton khusus oleh Bung Karno, disaat kaum kiri mengecam untuk di larang oleh Badan Sensor dan menarik peredaran film ini dari bioskop karena dinilai sarat dengan humanisme universal.





Sumber:
Posted by sewingmonkeys

0 comments:

Post a Comment